Yogyakarta (Kankemenag) – Koordinator Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Denny Faturrahman, MSI bersama UPT Asrama Haji Embarkasi Balik Papan dan Bekasi, Jumat (12/11/2021) melakukan kunjungan studi banding dalam rangka pembangunan zona integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kunjungan diterima langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Drs. H. Nur Abadi, MA bersama Kasub. Bagian TU Dra. Hj. Noor Imanah, MSI Kasi PHU H. Arif Harjanto, SH beserta tim ZI, bertempat di aula kantor.
Denny Faturrahman, MSI mengemukakan, “Kami sangat berterima kasih, bisa diterima bersilaturrahmi di Kantor Kemenag Kota Yogyakarta untuk mendengar, melihat secara langsung pembangunan ZI, dengan harapan kami bisa meniru apa yang telah diraih Kemenag Kota Yogyakarta hingga berhasil meraih predikat pelayanan prima, semoga dapat diterapkan di UPT Asrama Haji Embarkasi Balik Papan dan Bekasi,” harapnya.
Nur Abadi menyambut baik kedatangan Dirjen PHU dan rombongan yang telah berkenan bersilaturrahmi dan melakukan studi tiru. “Kami sangat terbuka apabila prestasi yang telah diraih Kantor Kemenag Kota Yogyakarta dapat dicontoh dan diaplikasikan di UPT Asrama Haji Embarkasi Balik Papan dan Bekasi yang mau maju penilaian MenPANRB pada tahun 2022,” ujarnya.
Lanjut Nur Abadi mengutarakan Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam dialog mengemuka beberapa pertanyaan untuk lebih memperjelas langkah-langkah konkrit pembangunan ZI. Kasub. Bagian TU Dra. Hj. Noor Imanah, MSI turut memberikan penjelasan, “Yang terpenting dalam membangun ZI, harus mengacu terwujudnya 6 Area perubahan, yaitu; Area Manajemen perubahan, Area Penataan Tatalaksana, Area Penataan Manajemen SDM, Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Area Penguatan Pengawasan, dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hal itu semua akan terwujud jika adanya komitmen pimpinan dan semua stakeholder untuk melakukan perubahan,” ungkapnya. (Jojo)
